Pembahasan Try Out Tes CPNS Online 3: Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara


Pembahasan Try Out Tes CPNS Online 3
Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

1. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat sehingga paham ini harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi. Sedangkan proaktif (lebih aktif), kuriositas (keingintahuan), optimism (paham yang meyakini dan melihat segala sesuatu dari yang baik), profesionalisme (mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional) (A)

2. Kujang adalah senjata tradisional yang bersal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera Barat= Karih, Kalimantan Barat = Mandau, Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau Belati (B)

3. Arti tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bias memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri handayani. (C)

4. Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan) Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow) Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja) Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton) Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)

5. Tari maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. (E)

6. Cukup jelas. (D)

7. Cukup jelas. (A)

8. Cukup jelas. (E)

9. Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman). (C)

10. Cukup jelas. (B)

11. Cukup jelas (D)

12. Pengertian norma hukum adalah undangundang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. (A)

13. kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti utusan daerah, golongan, politik, TNI. (E)

14. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D)

15. Cukup jelas (D)

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. (A)

17. Hak DPR untuk mengajukan rancangan RAPBN disebut hak budget. (D)

18. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias politika. (A)

19. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. (C)

20. Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. (A)

21. Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara. (E)

22. Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administrative. (C)

23. Seharusnya adalah mengubah dan menetapkan UUD. (A)

24. Cukup jelas (B)

25. Hak anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. (C)

26. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. (B)

27. Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (A)

28. Cukup jelas. (A)

29. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. (C)

30. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. (B)

0 Response to "Pembahasan Try Out Tes CPNS Online 3: Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara"

Post a Comment