Hasil RAPAT KOORDINASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2018 Jakarta, 25 Oktober 2017



Berikut ini adalah hasil rakor kebijakan UN 2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2017 oleh BSNP.

RAPAT KOORDINASI
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2018

Moda Ujian:
Mengutamakan UN berbasis komputer (UNBK)
• SMA sederajat 100%

UN berbasis Kertas-Pensil (UNKP)
• Maks 30% SMP, Paket B, Paket C, Pesantren


Mata Pelajaran yang Diujikan



Satuan Pendidikan Pelaksana UN

  1. Satuan Pendidikan terakreditasi
  2. Satuan pendidikan belum terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai pelaksana UN.


A. Kebijakan UN 2017
  1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan. 
  2. UN Tidak menentukan kelulusan. 
  3. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti UN. 
  4. Mutu Ujian Sekolah ditingkatkan menjadi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk beberapa mata pelajaran. 
  5. Menjadikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai main stream pelaksanaan UN.


Kebijakan UN dan USBN 2018

UN SMA/MA/SMK:
  • Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan
  • Satu mata pelajaran untuk diujikan dari jurusan/peminatan (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan)
  • UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai


USBN:
  • PPKn, Agama, sesuai jurusan
  • Mapel tertentu, soal dikembangkan oleh MGMP
  • Menentukan kelulusan


UN Pendidikan Kesetaraan:
  • Dilaksanakan dengan moda UNBK
  • Ada UN Susulan
  • Tidak ada USBN
  • UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai


UN untuk Perbaikan:
  • Tidak ada UN Gel. 2
  • Peserta UN 2016/2017 yang ingin memperbaiki, mendaftar melalui sekolah asal dan jadwalnya saat UN Susulan utk SMA Sederajat



B. Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan

1. Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan.

2. Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan:
   a. 7 Mapel untuk Paket C
   b. 6 Mapel untuk Paket B

3. Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.

4. Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di satuan pendidikan formal atau
satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

5. Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasi melalui DAPODIK.

6. Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagi Dinas Pendidikan tetapi
satuan pendidikan.

7. Moda pelaksanaan UN dengan UNBK dan UNKP.

8. Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hari Sabtu dan Minggu.

9. Ada UN susulan, UN gelombang kedua hanya untuk perbaikan nilai


Isu Teknis UN 2018
  1. Perbandingan jumlah teknisi terhadap server atau client
  2. Optimalisasi help desk provinsi dan kabupaten
  3. Konfigurasi (jarak dan letak) client di ruang ujian
  4. Headset client saat bukan ujian listening
  5. Penggunaan wifi di ruang ujian (client ke server)
  6. Sosialisasi teknis kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk mendukung kerja proktor dan teknisi



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(POS) UN 2018

Panitia Tingkat Propinsi:
  • Dinas Pendidikan Provinsi
  • Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik)
  • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
  • Dewan Pendidikan Provinsi
  • Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.


Panitia Tingkat Kabupaten/Kota:
  • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  • Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C).


Persyaratan Peserta UN:
  • Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu. 
  • Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester pertama pada tahun terakhir. 
  • Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.


Peserta UN dari Pendidikan Formal:
  • Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti US, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS. 
  • Peserta UN dari program SKS harus berasal dari satuan pendidikan yang terakreditasi A dan memiliki izin penyelenggaraan program SKS. 
  • Peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pendidikan formal. 
  • SPK mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang atau satuan pendidikan pelaksana UN terakreditasi A yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.


KRITERIA KELULUSAN 


SANKSI

Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:
  • membawa contekan ke ruang ujian;
  • kerjasama dengan peserta ujian;
  • menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
  • membawa HP ke dalam ruang ujian.


Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:
  • memberi contekan;
  • membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
  • menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
  • mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK;
  • Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
  • menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar; dan/atau
  • memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).




Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hasil RAPAT KOORDINASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2018 Jakarta, 25 Oktober 2017 "

Post a Comment